Sejarah Hari Perempuan Internasional

Sejarah kehidupan sosial masyarakat dunia, khususnya perempuan tak terlepas dari kondisi pembagian peran, terutama peran stereotipe perempuan dan laki-laki. Pembagian peran inilah yang pada suatu masa mengalami guncangan, yaitu pada saat dimulainya industrialisasi dan perang.

Industrialisasi memapankan peran perempuan untuk tetap menjadi pekerja ‘domestik /non produktif’ tanpa dibayar, sementara laki-laki menjadi pemilik, manajer, atau buruh (tenaga kerja produktif). Pada perkembangannya pada awal abad 19, perempuan juga turut bekerja dan diantaranya pada industri garmen menjadi buruh. Umumnya mereka juga perempuan yang berasal dari keluarga buruh (ayahnya atau saudaranya). Kemudian perang pun turut menentukan peran penting baru perempuan, ‘tidak lagi domestik’. 

Perempuan mulai bekerja di luar rumah secara masif dan dalam proses produksi, khususnya memproduksi kebutuhan perang, yaitu memproduksi pakaian seragam tentara, senjata dan bahkan turut dalam peran tenaga medis ‘palang merah’.

Ketika beban domestik tidak berkurang dan di saat bersamaan perempuan bekerja di public, maka para perempuan, khususnya kalangan buruh perempuan memperjuangkan hak-hak mereka dengan mengorganisasi diri. Mereka umumnya bergabung dalam partai sosialis. Partai sosialis berkembang di Amerika Serikat dan Inggris. 

Perempuan yang terlibat dalam partai sosialis ini bersuara kencang tentang hak-hak perempuan yang diabaikan oleh rekan mereka sesame buruh (laki-laki). Mereka gencar menyuarakan tuntutan lingkungan kerja yang lebih baik, upah yang layak dan jam kerja yang dipersingkat.

Akhir abad ke 19 inilah yang kemudian menjadi momentum perempuan mengkonsolidasi diri sebagai pekerja dan memperjuangkan haknya. Pada tahun 8 Maret 1857, buruh perempuan pabrik garmen di New York melakukan aksi protes tentng kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah yang rendah. 

Pada tanggal 8 Maret 1908, tidak kurang dari limabelas ribu buruh perempuan di kota yang sama menuntut jam kerja yang lebih pendek dan menuntut hak suara. Partai Sosialis Amerika juga mencanangkan hari terakhir bulan Februari sebagai hari perempuan.

Berita mengenai tuntutan buruh perempuan Amerika mengenai upah, kondisi kerja dan pengurangan jam kerja terdengar oleh perempuan aktivis sosialis di berbagai negara termasuk oleh Clara Zetkin. Clara Zetkin kemudian mengusulkan dicanangkannya hari perempuan dalam forum internasional oleh Clara Zetkin pada tahun 1910. Ia mengusulkan agar ditetapkannya WID pada Konferensi Kaum Sosialis Internasional di Swis. 

Usulan tersebut disepakati oleh para delegasi yang mewakili 17 negara dan dihadiri lebih dari 100 peserta perempuan. Tahun-tahun berikutnya hingga tahun 1917 peringatan WID laksanakan akhir bulan Februari hingga awal Maret. 

Menjelang terjadinya perang dunia pertamalah kemudian menjadi momentum perempuan internasional secara serempak memperingati Hari perempuan pada tanggal 8 Maret untuk menentang perang dan mengedepankan perdamaian. Kejadiannya yaitu ketika pada tahun 1913 perempuan Rusia turun ke jalan menolak perang, dan yang terbesar pada 8 Maret 1917 melakukan aksi mogok menuntut dihentikannya perang dalam demonstrasi yang dikenal sebagai demo ‘roti dan perdamaian’. 

Sejak tahun 1917 Rusia termasuk salah satu negara yang menandai WID dalam kalender resmi negara, meskipun baru pada tahun 1965 disahkan sebagai hari libur perempuan. Negara-negara lain yang menjadikan WID 8 Maret dan menjadikannya hari libur adalah: China, Vietnam, Cuba, Italia, Albania, Armedia, Mongolia, Serbia, Ukrainia, sementara Amerika Serikat untuk negara menetapkan hari perempuan nasional pada hari Minggu terakhir bulan Februari meskipun bukan dalam kalender libur resmi negara, sedangkan tanggal 8 Maret tidak diperingati secara resmi oleh institusi negara.

Tanggal 8 Maret sering dijadikan momentum perjuangan mewujudkan tuntutan perempuan, termasuk memperjuangkan hak suara. Delapan Maret ditandai dengan perjuangan perempuan dari kelas tertentu, perkembangan menunjukkan bahwa perempuan banyak yang belum tersadarkan sehingga akhirnya tertarik untuk mengorganisasi diri dan mengapai kesadaran politik. Termasuk di antaranya memperjuangkan hak memilih (hak ikut serta dalam pemilihan—right to vote), termasuk di Inggris dan Amerika Serikat.

Perserikatan Bangsa-bangsa yang berdiri sejak tahun 1945 mulai mengakui WID sejak didirikannya Komisi Perempuan PBB tahun 1946 dan Division The Advance Status of Women (DAW) yang antara lain memantau perkembangan kemajuan perempuan di negara anggota PBB.